RENCANA ACARA PERKULIAHAN (RAP)
 
Mata Kuliah     : Hukum Perkawinan
Kode Mata Kuliah   : HKK 604
Program Studi     : Ilmu Hukum
Jumlah SKS     : 2 SKS
Semester       : III (Ganjil)
Jumlah Pertemuan   : 1-16
Tempat Perkuliahan   : Ruang Kelas Fakultas Hukum
 
 
Deskripsi Mata Kuliah Memberikan Gambaran Umum Mengenai Perkawinan di Indonesia, Pengertian-pengertian Perkawinan, Maksud dan tujuan suatu Perkawinan, Apa? dan Bagaimana? terjadinya Perkawinan serta sebab akibat Hukum yang timbul dari Perkawinan. Menjelaskan Sistem Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Hukum Adat, KUHPdt dan Kompilasi Hukum Islam, juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
  Bahwa Pentingnya pengetahuan dan Pemahaman Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia (Kaidah, asas dan norma Hukum) agar dapat mengenali Permasalahan Hukum yang timbul dari Perkawinan (Hak dan kewajiban Suami/Isteri, Hak dan kewajiban Orang Tua terhadap Anak serta Harta kekayaan dalam Perkawinan, Pewarisan DLL).
  Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Perkawinan untuk memberi bekal kepada mahsiswa tidak hanya Normatif dan Yuridis juga dalam rangka menumbuhkan kesadaran perlunya tertib Administrasi Perkawinan (Formil dan Materil).
   
Tujuan Instruksional Umum Agar Mahasiswa Mengetahui serta Memahami Prinsip-prinsip Dasar dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perkawinan (Norma Hukum Perkawinan).
Mahasiswa dapat menjelaskan aspek-aspek hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia (Asas, Kaidah dan norma Hukum) Serta mampu Melakukan Analisis Permasalahan melalui pemecahan kasus-kasus dalam Hukum Perkawinan.
 
Pengajar : Tim
Strategi Pembelajaran Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan di informasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman terhadap materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas terstruktur, tugas mandiri personal dan presentasi kelompok yaitu;
Tugas – Tugas Tugas Rumah, Paper, Studi Kasus serta Presentasi. Tugas Paper kelompok dapat diberikan maks 2-4 orang mahasiswa/I per satuan kelompok. Pilih satu diantara beberapa judul dari topic yang akan dibahas. Paper dibuat dengan menyertakan latar belakang masalah, pembahasan Masalah dan Kesimpulan. serta melampirkan daftar pustaka.
Kriteria dan standar Penilaiaan dilakukan secara Otonom, berdasarkan Ujian tertulis, Lisan, Penilaian / Evaluasi terhadap Sikap dan Etika mengacu kepada panduan dari Fakultas.
Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen ;
1. Pada waktu mengikuti perkuliahan di Ruang/kelas mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi dan berkerah.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal dalam mengikuti perkuliahan, kecuali alasan tertentu.
3. Pada saat perkuliahan semua Handphone atau alat komunikasi lain agar di non-aktifkan/silent.
4. Keterlambatan dalam mengikuti perkuliahan tidak lebih dari 15 menit sejak dimulainya perkuliahan.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan keributan atau hal lain dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses perkuliahan didalam kelas, kecuali pada saat diskusi.
6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari pertemuan.
7. Tidak diadakan ujian susulan untuk UTS dan UAS, terkecuali dengan disertakan alasan yang jelas.
8. Hasil evaluasi dapat diminta oleh mahasiswa 14 (empat belas) hari setelah ujian berakhir.
9. Dosen pengampu wajib menyampaikan hasil evaluasi dan mengembalikanya setelah proses penilaian.
10. Keberatan terhadap hasil evaluasi dan penilaian hanya dibenarkan selama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya nilai. Lebih dari itu, terhadap keberatan sebagaiman tersebut dinyatakan tidak dapat diproses (dilayani).
11. Melanggar ketentuan pasal-pasal diatas; kepadanya diberikan teguran;
12. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal (11); apabila mengulangi, kepadanya diberikan sanksi administrative yang diakumulasikan kedalam nilai akhir.
 
Jadwal dan Materi Kuliah yang direncanakan :
Minggu Ke Pertemuan Ke Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Keterangan
I 1 Pendahuluan dan Latar Belakang Hukum Perkawinan
  a. Gambaran Umum Hukum Perkawinan di Indonesia
b. Hukum Perkawinan di Dalam Hukum Positif
c. Ketentuan Perkawinan di Indonesia  
II 2 Hukum Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam a. Ketentuan Umum,
Pengertian dan Asas Hukum Perkawinan  
III 3 Lanjutan Dasar-dasar Perkawinan, Peminangan, Rukun dan Syarat sah Perkawinan Pasal-pasal dalam KHI
IV 4 Perkawinan (di dalam Pelaksanaan) Perjanjian Perkawinan, Kawin Hamil dan Pencegahan Perkawinan Hub Pasal dalam KHI, 1/1974 dan BW
V 5 lanjutan Pembatalan Perkawinan, Perwalian dan Perlindunan Hukum Anak Hub Hukum dengan UUPPA Nomor 35/2014
VI 6 Akibat Hukum dari Perkawinan a. Hak dan Kewajiban Suami / Isteri
b. Dalam Perkawinan
c. Keturunan/Anak
d. Harta Kekayaan Pasal-Pasal Terkait dlm KHI,1/1974 dan BW
VII 7 Lanjutan e. Putusnya Perkawinan
f. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Pasal-Pasal Terkait dlm KHI,1/1974 dan BW
VIII 8 Studi Kasus Hukum Perkawinan Kasus – Kasus terkait Hukum Perkawinan Diskusi
IX 9 Praktek Peradilan Perceraian (Gugat Cerai dan Ikrar Talak) Menurut KHI, 1/1974 dan BW
 
X  
10  
UTS    
XI 11 Perkawinan dalam Hukum Adat Nasional a. Patrilinear
b. Matrilinear
c. Parental/Multilinear
d. Aceh Suatu Hubungan Hukum
XII 12 Perkawinan dalam KUHpdt/BW Bugerlijk Weetboek a. Buku I Bab ke IV (Pasal Penting dlm Perkawinan) Suatu hubungan Hukum
XIII 13 Permasalahan Hukum Terhada Anak dlm Hukum Perkawinan a. Anak Sah
b. Pengesahan Anak
c. Pengakuan Anak Hub Hukum Pasal-Pasal Terkait dlm KHI,1/1974 dan BW
XIV 14 Lanjutan a. Adopsi (Pengangkatan Anak)
b. Syarat dan Proses Adopsi Suatu hubungan Hukum
XV 15 Perjanjian Kawin Postnuptial Agreemant Syarat serta Tata cara, apa? dan Bagaimana? Perjanjian Perkawinan dan Postnuptial Agreemant UU 1/1974 dan Putusan MK 69/PUU-XIII/2015
XVI 16 Hibah dan Wasiat a. Ketentuan Umum Hibah dan Wasiat Hub Hukum Pasal-Pasal Terkait dlm KHI,1/1974 dan BW
XVII 17 UAS    
 
Literature dan daftar Buku :
1. Hukum Agraria, Panduan Hukum Indonesia,2009
2. Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, jilid 1 (edisi revisi),djambatan, Jakarta
3. ———, 1971, Undang-undang pokok Agraria, Sejarah pembentukan dan pelaksanaannya. djambatan Jakarta.
4. Efendi Parangin, 1986, Hukum Agraria Indonesia, Rajawali, Jakarta.
5. Imam Sutikno, 1985, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
6. Parlindungan AP, 1991, komentar atas Undang-undang Pokok Agraria, mandar Maju Bandung.
7. Pencabutan Hak, pembebasan dan pengadaan tanah,Muhamad yamin, Abd Rahim, Mandar maju
8. ———, 1990, Konversi hak-hak atas Tanah, Mandar Maju Bandung.
9. ———, 1993, Komentar atas Undang-undang penataan Ruang, mandar maju bandung.
10. Sudarga Goutama, 1986, Tafsiran Undang-undang Pokok Agrarian, Alumni Bandung.
11. 1996, Komentar atas Undang-undang hak Tanggungan baru No.4 tahun 1996, Citra Aditya Bakti Bandung.
a. Pendukung
1. Adrian Sutedi,2006, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, Jakarta:Sinar Grafika.
2. A.P. Parlindungan,1999, Pendaftaran tanah di Indonesia, Bandung: CV.Mandar maju.
3. Adrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum (Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan), Jakarta:Sinar Grafika.
4. Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak milik atas tanah, Jakarta:Republik.
5. Maria SW. Sumardjono, 2005 ,Kebijakan Pertanahan (antara regulasi dan implementasi), Jakarta:Kompas.
6. Urip Santoso,2006, Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah, Jakarta:Prenada Media.
 
Komponen Penilaian
Dalam Proses;
No. Komponen Penilaian Bobot (%)
1. Sikap dan Etika 25 %
2. Aktif dikelas 05 %
3. Tugas Paper 10 %
4. Tugas terstruktur 10 %
5. Presentasi 10 %
6. Kelompok 10 %
7. UTS 15 %
8. UAS 15 %
 
Penilaian Akhir;
No Komponen Penilaian Bobot (%)
1 Partisipasi kuliah 25%
2 Sikap dan Etika 25%
2 Tugas 15%
3 Ujian tengah semester 15%
4 Ujian akhir semester 20%
  Jumlah 100 %
Angka Mutu;
Angka Mutu
(Skala 0 s/d 10 Angka Mutu
(Skala 0 s/d 4 Nilai dengan Huruf
(Skala kualitatif)
8,0 – 10,0 4 A
6,5 – 7,9 3 B
5,6 – 6,4 2 C
4,5 – 5,4 1 D
0,0 – 4,0 0 E
 
Bahwa apabila ada hal-hal lain yang belum diatur didalam Rencana Acara Perkuliahan (RAP) ini, atau hal lain yang dipandang perlu untuk disepakati terkait teknis dan non teknis dan atau formil dan materil, selama tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Statuta, Peraturan akademik, serta kode etik Universitas, maka dapat dibicarakan dan dibahas pada setiap pertemuan perkuliahan.
Apabila diperlukan Rencana Acara Perkuliaha (RAP) ini sewaktu-waktu dapat saja dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Demikian Rencana Acara Perkuliahan (RAP) ini dibuat, ditanda tangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah, Perwakilan Mahasiswa diketahui oleh Ketua Program studi dan masing-masing Mahasiswa sebagai saksi-saksi yang akan dilampirkan pada bagian akhir RAP ini.
             
DOSEN PENGAMPU           An.MAHASISWA
 
 
ZUL AIDY,S.H,M.Kn      
NIDN. 1310098001           No.MHS
 
 
Mengetahui
Ka.PRODI ILMU HUKUM
 
 
ZUL AIDY,S.H.,M.Kn
NIDN.1310098001